Selamat Datang di Website Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
Kamis, 23 Oktober 2014
  Cek Status
No Pendaftaran
 
 
 
  Simpadu Online
  Pengaduan Online
  Simulasi Retribusi
 
  Jajak Pendapat
Apakah saudara menemui kesulitan saat mengurus perizinan :
Pengesahan Form Permohonan di Desa
Pengesahan Form Permohonan di Kecamatan
KRK dan Pengesahan Gambar di DPU
Pengeringan/Klarifikasi di BPN
Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL/UPL) di BLH
Proses Penerbitan Izin di Dinas Perijinan
 
[ Lihat ]
@ 12 Februari 2012
 
 
  Menu Lainnya
  Forum Diskusi
  Hubungi Kami
  Download
  Galeri
 
  Pengunjung
 
Total Hit
: 131614
 
Hari ini
: 33
 
Kemarin
: 97
 
Bulan ini
: 1629
 
Tahun ini
: 15033
 
Online
: 15
 
  Video Alur Pengajuan IMB
Lihat Video >>>
 
  Halaman Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pendidikan Dasar
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pendaftaran Penduduk
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dinas Sumber Daya Air
Dinas Perhubungan
 
  Banner
 

 
   Berita

PEMBERLAKUAN PERDA IUJK NOMOR 23 TAHUN 2012
Semua Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dapat mengajukan IUJK
Penulis : Tri Rahayu, ST     Rabu,16 Januari 2013
 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul, maka pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013    Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan sosialisasi bertempat di Gedung Induk Komplek Parasamya dengan mengundang perwakilan pengusaha jasa kontruksi di Kabupaten Bantul

Seiring dengan pemberlakuan perda tersebut, maka seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di Kabupaten Bantul baik yang berbentuk badan hukum (PT, Koperasi) maupun Badan Usaha yang tidak berbentuk badan hukum (CV, Firma) dapat mengajukan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

Dengan demikian bagi PB maupun UD agar segera menyesuaikan diri dengan membentuk suatu badan usaha, sehingga apabila akan mengajukan perpanjangan maupun perubahan izin dapat dilayani di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana ketentuan dalam perda baru tersebut.

Bagi pemilik IUJK yang masih berlaku, masih dapat melakukan kegiatannya selama tidak ada perubahan, baik penanggungjawab , jenis usaha, klasifikasi maupun kualifikasinya. Namun apabila ada perubahan maka pemilik izin harus segera mengajukan IUJK berdasarkan ketentuan dalam perda baru.

Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan. Sedangkan BUJK yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.

Kualifikasi maupun Klasifikasi usaha yang diajukan dalam permohonan IUJK harus sama dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang merupakan salah satu syarat pengajuan IUJK.

Apabila Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan yang meliputi  arsitektur,  rekayasa (engineering), penataan ruang dan jasa konsultansi lainnya serta jasa pelaksanaan konstruksi  untuk , instalasi mekanikal & elektrikal (ME)  maka dalam pengajuan IUJK dipersyaratkan melampirkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK.

Untuk Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang meliputi bangunan gedung, bangunan sipil dan jasa pelaksanaan lainnya dalam pengajuan IUJK dipersyaratkan melampirkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) /Sertifikat Keterampilan (SKT)  Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK.

Bagi usaha jasa konstruksi perseorangan baik orang pribadi, PB maupun UD dapat mengajukan Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) dengan ketentuan memiliki SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh LPJK.

Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil sampai sedang. Usaha orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Izin ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan masa berlaku selama 3 tahun.

Seksi Informasi & Teknologi

Tri  Rahayu,

Komentar: (0)




 
 
Komplek II Perkantoran Pemerintah Kab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul DIY kodepos 55714
Telepon : (0274)367867 e-Mail : perijinan@bantulkab.go.id, perizinanbantul@yahoo.co.id
Copyright © Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul.