• komplek2
  • perijinan
  • ruang-cs
  • cs
  • antrian
  • loket-a
  • loket-b
  • loket-c
  • loket-d
Dinas Perijinan
Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Jumat, 22 Juni 2018
  Cek Status
No Pendaftaran
 
 
 
  Simpadu Online
  Pengaduan Online
  Simulasi Retribusi
 
  Video Alur Pengajuan IMB
<<< Lihat Video


 
  Menu Lainnya
  Forum Diskusi
  Hubungi Kami
  Download
  Berita
  Galeri
  Data
  Standar Pelayanan
 
  Halaman Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kesehatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dinas Sumber Daya Air
Dinas Perhubungan
 
  Banner
 

 
   Berita

Kaji Terap dari Pansus IV DPRD Kota Pekalongan terkait Pencabutan Izin Gangguan
Penulis : Admin     Jumat,2 Maret 2018
 

Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Abdul Rozak, SIP. dengan didampingi Ketua Pansus IV, Drs. HM. Fatoni, sejumlah anggota DPRD serta perwakilan DPMPTSP Kota Pekalongan berkunjung ke DPMPT Kab. Bantul pada Senin (25/02), terkait kaji terap dalam rangka pencabutan Perda  nomor 15/2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan di Kota Pekalongan.

Gambar suasana penerimaan tamu dari Pekalongan

Sebagaimana diketahui, pada akhir bulan Maret 2017 lalu telah diterbikan Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 19 / 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, seiring usaha pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan dunia usaha yang didukung tuntutan kemudahan berusaha. Sehubungan dengan itu, di Kota Pekalongan sendiri telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penghentian Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan (HO). Namun untuk tindak lanjut dan penataan langkah atas akibat yang mungkin timbul dari dihapuskannya Izin Gangguan, maka perlu bertukar ilmu dengan daerah lain yang telah menerapkan.

Dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, Setyawati,S.Psi. mewakili Kepala Dinas dan Sekretaris, dengan didampingi jajaran DPMPT Kab. Bantul, bahwa di Kab. Bantul untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menselaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait terbitnya peraturan tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Bantul Nomor 43/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penghentian Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6/2011 tentang izin gangguan dan pencabutan beberapa Perda Kab. Bantul (termasuk Perda tentang Izin Gangguan)  lewat Perda Nomor 19/2017.

Gambar serah terima cinderamata

Adapun permohonan Izin Gangguan yang telah diterima oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati tersebut, tetap diproses sebagaimana mestinya, dan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan/ usaha masyarakat agar mendasarkan pada dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta perizinan dan non perizinan yang masih berlaku.

Selama penerimaan tamu tersebut, terjadi diskusi yang cukup menarik terkait beberapa hal antara lain penggunaan dokumen lingkungan seperti UKL UPL dan SPPL, beberapa contoh kasus di masyarakat dan bagaimana koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Setelah dirasa cukup mendapat materi untuk membahas langkah di Kota Pekalongan serta bahan konsultasi ke Kemendagri, tamu DPRD berpamitan dan menyerahkan kain batik motif jlamprang sebagai cinderamata khas Pekalongan. (prima)

Komentar: (0)




 
Komplek II Perkantoran Pemerintah Kab. Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul DIY kodepos 55714
Telepon : (0274)367867 e-Mail : dpmpt@bantulkab.go.id
Copyright © Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul.